Pasca meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat dalam aksi demo massa pro-pembentukan Provinsi Tapanuli (3/2), polemik pemekaran pantai barat Sumatera Utara ini mencuat kembali. Kompas (5/2) menurunkan artikel yang sangat menarik, menyoroti kesenjangan ekonomi yang begitu mencolok antara pantai barat dengan timur yang terjadi sejak zaman Kolonial Belanda hingga saat ini. Namun demikian, ada beberapa hal penting yang perlu ditambahkan.

Kemiskinan struktural

Sebenarnya, jauh sebelum zaman Kolonial Belanda, wilayah pantai barat Sumatera Utara yang kemudian dikenal sebagai Tapanuli, pernah mengalami masa-masa kejayaan. Sejak kira-kira abad 5 hingga awal abad 19, Barus (kini bagian Tapanuli Tengah) sudah menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan internasional.

Pelabuhan ini disinggahi perahu-perahu layar antarbenua, seperti pedagang-pedagang dari Cina, India, dan Timur Tengah karena menghasilkan kemenyan dan kapur barus (kamper) yang terkenal paling tinggi mutunya dan paling murni sifatnya di seantero jagad (Jane Drakard, 2003; Sitor Situmorang, 2004).

Komoditi-komoditi itu diperoleh dengan adanya hubungan khusus dengan Batak Dairi yang memungut kapur barus di wilayah Barus barat laut dan pedalaman. Begitu juga dengan orang Batak di Pasaribu dan Silindung, yang memungut kemenyan di wilayah perbukitan Barus timur laut dan pedalaman Sorkam dan Korlang.

Di pantai, komoditi-komoditi ini dipertukarkan dengan bahan keperluan mereka, seperti kain, besi, dan garam. Selama berabad-abad, pelabuhan Barus juga berfungsi sebagai pintu ke dunia luar bagi dataran tinggi Toba.

Namun sejak abad 18, kejayaan Pelabuhan Barus ini mengalami kemunduran secara berangsur akibat perbuatan VOC yang menjalankan monopoli dagang, sementara pusat-pusat dagang lain yang lebih kecil menjadi bertambah makmur. Kemunduran ini juga disebabkan terjadinya perang saudara yang berlangsung lama antara dua keluarga raja (Hilir dan Hulu) di Barus, dominasi ekonomi oleh pedagang-pedagang Meulaboh (Aceh), dan meletusnya perang Padri yang amat berpengaruh terhadap perkembangan Tapanuli khususnya bagian Selatan.

Sementara itu, industri perkebunan berkembang pesat di Sumatera Timur (pantai timur) sejak permulaan abad ke-20. Seiring dengannya, pelabuhan laut Belawan di pinggiran Kota Medan semakin berkembang menjadi pelabuhan bertaraf internasional.

Di Tapanuli, upaya Kolonial Belanda pada tahun 1917-1918 membangun industri perkebunan dengan menggandeng perusahaan-perusahaan perkebunan dari Eropa utamanya Belanda, ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Batak dan berhasil (Lance Castles, 2001).

Mereka tidak rela Tapanuli mengalami nasib serupa dengan daerah perkebunan Sumatera Timur yang mengalami erosi lembaga sosial dan berkembangnya suatu masyarakat baru yang dinilai kurang baik secara moral. Di samping itu, ada faktor kesadaran akan asal-usul. Karena bagi orang Batak, tanah dan kampung adalah jati diri dan identitas yang melekat. Termasuk adanya kesadaran kebutuhan tanah di masa depan.

Selain pengaruh kebijakan dan warisan kolonial Belanda, kebijakan-kebijakan dan kepentingan politik pemerintah pusat dan daerah di masa pascakemerdekaan juga melanggengkan ketertinggalan dan ketimpangan ini.

Momen terburuk dan perubahan total terjadi sejak pemberontakan PRRI tahun 1956-1960. Saat itu, Pemerintah Indonesia memutuskan Sibolga dan pelabuhan kecil lainnya, tidak lagi menjadi pintu keluar masuk perdagangan internasional, dan tugas itu digantikan pelabuhan Belawan. Hubungan dan perdagangan internasional yang sudah terbuka selama berabad-abad, sebagaimana telah diuraikan, akhirnya terputus total.

Pada masa orde baru, strategi pembangunan yang sangat bias kota dan industri membuat kesenjangan pantai barat dan timur semakin menganga. Daerah-daerah pertanian seperti Tapanuli terlantar. Tapanuli pun dinobatkan sebagai salah satu wilayah “peta kemiskinan”.

Namun untuk mengatasinya, pemerintah pusat dan daerah bukannya menelorkan kebijakan insentif pada sektor pertanian. Program-program pembangunan tidak kena sasaran karena bersifat elitis atau top-down. Operasi Khusus Terpadu “Maduma”, pada pertengahan 1980-an yang membagi-bagi bibit ternak, tanaman, dan kredit, gagal dan sarat korupsi. Pada saat ini pulalah revolusi hijau memasuki kawasan Tapanuli, yang kemudian menimbulkan ketergantungan petani.

Demikian pula, gagasan “gerakan membangun kampung sendiri” (marsipature hutana be) yang diinisiasi Gubernur Raja Inal Siregar pada akhir 1980-an, hanya berhasil memobilisasi sumbangan-sumbangan charity dan bersifat temporer belaka.

Selain itu, dua industri raksasa didirikan di Tapanuli: PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di hilir Sungai Asahan, menyusul pendirian pabrik pulp dan paper PT inti Indorayon Utama (kini Toba Pulp Lestari) di hulu. Kedua industri berorientasi ekspor ini tidak mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Yang terjadi justru untaian cerita pelanggaran hak asasi manusia dan korban bergelimpangan.

Bukan sekadar pemekaran

Kita telah melihat kemiskinan Tapanuli merupakan faktor politik dan struktural. Walaupun, faktor-faktor lain seperti keterbatasan sumber daya alam—yang bukan hanya khas Tapanuli—tidak bisa serta-merata diabaikan.

Dengan demikian, solusi yang dibutuhkan untuk membangun Tapanuli juga bersifat politis dan mendasar. Misalnya, apakah pelabuhan Barus atau Sibolga bisa dikembalikan? Apakah pembangunan sektor pertanian bisa menjadi mainstream kebijakan pemerintah? Apakah kehadiran industri bisa berdampak positif terhadap perekonomian rakyat dan kelestarian lingkungan?

Jelaslah, persoalannya bukan sekedar pemekaran!

Penulis adalah staf Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Parapat, Sumatera Utara. Alumni pascasarjana MSK UGM.