Oleh Dimpos Manalu
Pasca meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat dalam aksi demo massa pro-pembentukan Provinsi Tapanuli (3/2), polemik pemekaran pantai barat Sumatera Utara ini mencuat kembali. Kompas (5/2) menurunkan artikel yang sangat menarik, menyoroti kesenjangan ekonomi yang begitu mencolok antara pantai barat dengan timur yang terjadi sejak zaman Kolonial Belanda hingga saat ini. Namun demikian, ada beberapa hal penting yang perlu ditambahkan.
Kemiskinan struktural
Sebenarnya, jauh sebelum zaman Kolonial Belanda, wilayah pantai barat Sumatera Utara yang kemudian dikenal sebagai Tapanuli, pernah mengalami masa-masa kejayaan. Sejak kira-kira abad 5 hingga awal abad 19, Barus (kini bagian Tapanuli Tengah) sudah menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan internasional.
Pelabuhan ini disinggahi perahu-perahu layar antarbenua, seperti pedagang-pedagang dari Cina, India, dan Timur Tengah karena menghasilkan kemenyan dan kapur barus (kamper) yang terkenal paling tinggi mutunya dan paling murni sifatnya di seantero jagad (Jane Drakard, 2003; Sitor Situmorang, 2004).
Komoditi-komoditi itu diperoleh dengan adanya hubungan khusus dengan Batak Dairi yang memungut kapur barus di wilayah Barus barat laut dan pedalaman. Begitu juga dengan orang Batak di Pasaribu dan Silindung, yang memungut kemenyan di wilayah perbukitan Barus timur laut dan pedalaman Sorkam dan Korlang.
Dimpos Manalu 